BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week XII
PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
click here for full version: bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-12
BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week XI
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
click here for full version:bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-111
BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week X
ARBITRASE (2)
click here for full version: bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-10
BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week IX
ARBITRASE (1)
click here for full version: bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-9
BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week VIII
KONSILIASI
click here for full version: bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-8
BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week VII
MEDIASI
click here for full version: bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-7
BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week VI
NEGOSIASI
click here for full version:bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-6
BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week V
URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN
click here for full version:bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-5
BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week IV
KONFLIK YURISDIKSI
Konflik yurisdiksi atau sengketa kewenangan mengadili dapat terjadi terutama antara badan peradilan umum dengan arbitrase dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang mengandung klausula arbitrase.
click here for full version: bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-4
BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week III
KOMPETENSI BADAN PERADILAN DAN ARBITRASE DALAM SENGKETA BISNIS
Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di Indonesia disamping Pengadilan Negeri, masih ada lingkungan peradilan lain yang secara resmi diakui oleh negara Indonesia, yaitu Pengadian Agama, Pengadilan TUN, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Militer. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan masing-masing, baik kompetensi absolute dan kompetensi relative. Kompetensi absolute adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kompetensi relative adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.
click here for full version : bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-3
